Terkait OTT KPK, Bakamla Dukung Penuh Proses Hukum

Jakarta – Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Ari Soedewo mendukung penuh proses hukum yang dilakukan oleh KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Kantor Bakamla, Jakarta Pusat, Rabu (14/12) malam, terkait kebutuhan untuk meluruskan berita yang dikhawatirkan simpang siur. Didampingi oleh Sekretaris Utama Bakamla Laksamana Muda TNI Agus Setiadi, Deputi Operasi dan Latihan Bakamla Laksamana Muda TNI Andi Achdar, Deputi Kebijakan dan Strategi Irjen Pol Satria F Maseo, Kepala Biro Umum Bakamla Kolonel Laut (P) Suradi AS dan beberapa pejabat lainnya, Kepala Bakamla menyatakan benar bahwa terdapat salah satu pejabatnya yang terkena OTT. Saat ini pejabat bersangkutan ( Eko Susilo Hadi) menjabat sebagai Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama (Inhuker). Ari Soedewo menyatakan, pihaknya masih mendalami kasusnya. “Sementara diduga terkait dengan posisinya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Karena yang bersangkutan pernah selama tujuh bulan menjabat sebagai Plt. Sestama Bakamla RI,” ujarnya. Namun diketahui tiga hari yang lalu Kepala Bakamla telah melantik Sestama Bakamla yang dijabat oleh Laksamana Muda TNI Agus Setiadi, S.A.P. “Saat ini Bakamla sedang menjalankan tender terkait surveillance system yang terintegrasi dengan seluruh stakeholders Bakamla RI. Kita sudah melalui prosesnya sesuai dengan peraturan pengadaan yang berlaku, dan proyek ini sudah mulai berjalan sejak bulan Oktober 2016,” jelasnya. Saat ditanya mengenai tindakan yang akan ditempuh, Ari menegaskan, pihaknya mendukung tindakan KPK dalam menegakkan hukum sambil akan terus menggali ujung pangkal permasalahannya. Ari juga menyampaikan bahwa Bakamla termasuk dalam Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). “Kita dukung program pemerintah dalam penegakan hukum, tidak terkecuali soal korupsi,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Ari juga membantah dirinya abai terhadap apa yang dilakukan anak buahnya.‎ “Bukan saya tidak mengingatkan. Saya sudah mengingatkan,” katanya. Ari menjelaskan, apa yang dilakukan tidak diketahui dirinya. ”Saya tidak tahu apakah ada janji-janji misalnya. Saya masih akan mendaami hal ini,” tandasnya. Ari juga mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak kejaksaan, sebab yang bersangkutan berasal dari korps Adhyaksa. “Kami, kan tergabung dari banyak unsur. Nah, yang bersangkutan ini dari Kejaksaan. Kami juga akan koordinasi dengan mereka,” katanya.‎ Willy Masaharu/PCN Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu