Persidangan Ahok, Majelis Hakim Diminta Jangan Tunduk pada Tekanan Massa

Jakarta – Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia Muhammad Budiyatna berharap majelis hakim yang menangani proses hukum dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok harus benar-benar independen demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia dan tidak boleh mengambil keputusan karena tekanan massa. “Untuk itu, hakim tidak boleh tunduk dibawah tekanan kelompok manapun. Sebagai wakil Tuhan di muka bumi, hakim harus bebas dari pengaruh, bujukan, tekanan, ancaman atau gangguan secara langsung atau tidak langsung dalam melaksanakan tugas dan kewenangan peradilan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (13/12). Menurut Budiyatna, tekanan terhadap hakim dalam perkara Basuki ini sangat besar. Karena itu, publik harus ikut melakukan pengawasan terhadap proses hukum ini. Hal tersebut penting agar kasus hukum Ahok ini tidak disusupi oleh kepentingan politik. “Kalau murni kasus hukum, saya jamin Ahok lolos. Saya seorang muslim, tidak melihat adanya unsur penistaan dalam kasus ini. Tetapi, yang namanya proses hukum kan pasti ada tangan-tangan yang bermain,” terangnya. Dia menjelaskan, pengawasan publik dalam kasus Ahok ini sangat penting agar palu hakim tidak dipakai untuk membunuh musuh politik dari kepentingan kelompok politik tertentu. Apalagi, kasus Ahok lebih kental politiknya ketimbang hukum. “Sayapercaya, Ahok bakal lolos dari tuduhan itu nanti. Asalkan, proses peradilan dilakukan secara tegak lurus tanpa adanya intervensi dari pihak manapun,” tuturnya. Ia melanjutkan, “Saya mendukung proses hukum ini lebih cepat lebih baik agar publik Jakarta paham apa masalah yang terjadi sesungguhnya.” Sebab sejauh ini, jelasnya, warga Jakarta terpengaruh hasil video editan yang sengaja dipenggal untuk membunuh karakter Ahok. “Andaikan Ahok bisa menangkis tudingan penistaan, saya haqul yakin, warga Jakarta akan memilihnya lagi,” tegasnya. Dia berharap agar hakim harus merdeka dalam memutuskan perkara ini. Mereka tidak boleh tunduk pada tekanan atau presure grup. Kasus Ahok ini sekaligus menjadi ujian kemandirian hakim dalam memutuskan perkara yang beririsan dengan agama. Pengadilan harus menjadi tempat yang nyaman bagi pencari keadilan. /AMA Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu